Senin, 28 September 2015

Informasi Mengenai Sertifikasi Profesi Guru 2016



Sertifikasi Profesi Guru 2016 - Mulai 1 januari 2016 biaya sertifikasi guru ditangguhkan oleh masing-masing guru, tanpa terkecuali bagi mereka yang sudah mengajah sebelum tahun 2005. Aturan ini dibuat pemerintah agar tata tertip sebagai guru bisa dilakukan. Untuk kalangan perguruan tinggi menaksir bahwa biaya sertifikasi yang dikeluarkan mencapai Rp. 14 juta. Namun, untuk proses sertifikasi tentunya tetap dilaksanakan di kampus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Namun, menurut Rektor Universitas Negeri Yogyakarta atau (UNYS) yang menjadi salah satu LPTK, Rochmat Wahab mengatakan bahwa.masa untuk sertifikasi guru TK dan SD adalah hanya satu semester. “Biaya sertifikasi selama satu semester bisa sampai Rp. 7 juta per guru,”. Kemudian bagi mereka yang berprofesi sebagai guru SMP, SMA, dan SMK , maka akan diberikan sedikit perbedaa, yaitu akan diberikan  sertifikasi selama dua semester. Jadi biayanya tinggal mengalikan saja, yakni Rp. 14 juta per guru. Secara teknis proses sertifikasi masih belum ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Sertifikasi ini urusan serius. Tidak bisa dipikir sambil jalan,” saranya kepada pemerintah.

Baca Juga: Honorer K2 Diangkat Jadi CPNS 440 Ribu Tahun 2016-2019

Untuk ke depan nya mungkin pemerintah hanya akan membayar tunjangan profesi guru saja (TPG). Sedangkan biaya untuk mendapatkan sertifikasi akan ditanggung oleh masing-masing guru. Biaya sertifikasi yang tidak lagi ditanggung pemerintah ini memang bisa memicu polemik di masyarakat. Namun Rochmat cepat-cepat meredamnya. Dia berharap bahwa para guru memanfaatkan biaya sertifikasi yang berjumlah hingga Rp. 14 juta sebagai investasi. “Layaknya kita mau kuliah,” ujar dia. Rochmat juga mengatakan, biaya untuk sertifikasi ini sejatinya dipakai untuk kebaikan guru sendiri. Sebab setelah mengantongi sertifikat profesi, guru berhak mendapatkan TPG. Bagi guru PNS besaran TPG setara dengan gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Sedangkan untuk guru non-PNS, nominal TPG-nya minimal Rp. 1,5 juta per bulan. Kemendikbud dituntut segera menetapkan panduan teknis sertifikasi guru 2016. Selain urusan biaya, teknis pembelajaran selama sertifikasi juga berpotensi menimbulkan masalah. “Idealnya selama sertifikasi guru diasramakan,” tuturnya. Namun guru yang disertifikasi ini adalah guru yang sudah mengajar (dalam jabatan). Apakah tidak memunculkan masalah baru ketika kelas ditinggal selama satu atau dua semester.

 Sumarna Surapranata selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud membenarkan bahwa tahun depan berlaku kebijakan sertifikasi mandiri untuk masing-masing guru. sertifikasi mandiri itu adalah sertifikasi yang biayanya ditanggung guru-guru sendiri. Namun  bagi guru yang sudah mengajar sejak sebelum 2005, maka biaya sertifikasinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan, guru yang sudah mengajar sebelum 2005 ada 1,7 juta orang. Sisa yang belum disertifikasi ada 166 ribuan orang. “Biaya sertifikasi bagi 166 ribuan orang itu tetap tanggung jawab pemerintah,” kata dia. Sementara itu guru dalam jabatan yang baru bekerja per 1 Januari 2006 berjumlah 547.154 orang guru. Nah setengah juta orang guru inilah yang harus menanggung biaya sertifikasinya sendiri-sendiri. Pranata beralasan bahwa dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen kewajiban pemerintah memang menanggung biaya sertifikasi guru yang bekerja sejak sebelum 2005. Namun Pranata mengatakan aturan dalam UU itu tidak buta. Dia menjelaskan Kemendikbud tetap menjalankan kebijakan afirmasi. Guru-guru yang berada di daerah khusus atau terpencil, akan dibantu biaya sertifikasinya.

Itulah tadi sedikit informasi yang mungkin bisa kami sampaikan semoga bagi Anda yang belum beruntung masih bisa mengambil jalan sertifikasi mandiri. Jangan lupa untuk membaca artikel lainya .

Artikel Terkait